Video Beredar Soal Rapat Sebelum Demo, KPK Membantah

  • Whatsapp
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

Cyberjatim– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya rapat yang dilakukan di KPK sebelum aksi demonstrasi mahasiswa di DPR, Selasa (24/9/2019). Bantahan ini disampaikan terkait beredarnya video yang menggambarkan seolah-olah ada rapat di KPK sebelum demonstrasi mahasiswa.

“Menjawab beberapa pertanyaan wartawan dan masyarakat yang mengonfirmasi adanya video yang beredar yang di-framing seolah-oleh peristiwa itu adalah rapat beberapa saat sebelum demonstrasi mahasiswa dilakukan di gedung DPR. Perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar,” tegas Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/9).

Febri menjelaskan KPK menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi, seperti GAK dan akademisi yang concern dengan isu antikorupsi serta perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa pada 11-12 September 2019. Saat itu, para aktivis antikorupsi, termasuk elemen mahasiswa menyampaikan dukungan kepada KPK terkait revisi UU KPK yang dinilai bakal melemahkan, bahkan melumpuhkan lembaga antikorupsi itu.

“KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan pada saat itu, KPK memublikasikan audiensi tersebut melalui rilis ke media dan beberapa foto,” kata Febri.

KPK, lanjutnya, mengajak semua pihak bersikap secara rasional dan tetap menjadi bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Meskipun saat ini upaya pemberantasan korupsi sedang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, termasuk dengan beredarnya informasi-informasi tidak benar yang dapat mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.

“Akan tetapi hal tersebut perlu kita hadapi bersama. Karena pemberantasan korupsi adalah milik semua masyarakat Indonesia. KPK juga mengucapkan terima kasih atas banyak dukungan yang diberikan masyarakat agar KPK terus bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.

Sebelumnya KPK menyampaikan keterangan tertulis terkait audiensi dengan mahasiswa dan aktivis antikorupsi pada 11-12 September 2019. Berikut keterangan tertulis KPK:

Setelah Surat Presiden terkait revisi UU KPK ditandatangani, sejumlah unsur masyarakat mendatangi KPK malam ini. Sekarang sekitar Pk01.12 WIB audiensi masih berlangsung.

Dukungan dari mahasiswa dan masyarakat kampus ini mulai berdatangan sejak Rabu, 11 September 2019 pukul 21.00 WIB hingga dini hari Kamis, 12 September 2019.

Prosesi dimulai dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai universitas menyalakan lilin yang berukir huruf S.O.S dan menembakkan lampu laser ke Gedung Merah Putih KPK.

Mereka menyatakan NYALAKAN TANDA BAHAYA karena Indonesia semakin dirundung darurat korupsi dengan adanya Calon Pimpinan KPK yang bermasalah, revisi UU KPK, dan revisi UU KUHP. Sebanyak 75 orang mahasiswa berencana bermalam di depan Gedung Merah Putih KPK, sebagai simbol menjaga KPK dari pelemahan dan pihak-pihak yang ingin mengganggu kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan seluruh pendukung KPK di Ruang Konferensi Pers Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan tersebut dihadiri oleh BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, BEM UIN Jakarta, Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, Pegiat Antikorupsi Saor Siagian, dan pegiat antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi.

Pertemuan ini dimulai sekitar pukul 00.10 WIB yang hingga saat ini masih berlangsung. Beberapa hal yang dibahas antara lain adalah terkait dengan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang bermasalah, Revisi UU KPK, dan Revisi UU KUHP.

Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Univ. Andalas menyampaikan ada cacat formil dalam proses revisi UU KPK ini. Berdasarkan Pasal 45 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya sebuah UU dapat dibahas setelah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahunan. Sementara RUU KPK yang bergulir sebagai inisiatif DPR ini tidak masuk prolegnas tahunan tersebut.

Sedangkan, Ganjar Laksmana, Dosen Fakultas Hukum Univ. Indonesia menegaskan sejumlah persoalan pada revisi UU KPK saat ini seperti ketentuan tentang Penyadapan dan SP3. “Semestinya kewenangan SP3 di institusi penegak hukum lain yang dicabut agar penegak hukum lebih hati-hati saat proses Penyelidikan, bukan sebaliknya”, ujarnya.

KPK menyampaikan terimakasih atas dukungan ini karena memang upaya-upaya pelemahan terhadap KPK sangat mungkin terus terjadi dengan berbagai cara. KPK sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK telah membaca draf RUU tersebut dan menemukan 10 poin krusial yang beresiko melumpuhkan KPK jila hal tersebut disahkan jadi UU.

Sedangkan Ketua BEM UI, Manik Margana Mahendra mengajak mahasiswa2 yang tergerak hatinya untuk bergabung dalam aksi #saveKPK dan menginap di depan gedung KPK.

Bachtiar, Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi mengungkapkan bahwa yang terjadi sekarang adalah bagian dari sejarah kita semua untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. 

 

Fana Suparman / AB
Sumber: (Suara Pembaruan/bs/*)

Pos terkait