Harapan Kalapas Klas II Pamekasan Usai Penandatanganan MoU Dengan Posbakumadin

  • Whatsapp

PAMEKASAN,CYBERJATIM.com, – Pasca ditandangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Lapas Klas II A Pamekasan dan Posbakumadin Pamekasan disaksikan pejabat utama keduanya lembaga tersebut dan dihadiri penghuni Lapas, ini harapan M. Hanafi selaku Kalapas Pamekasan. Kamis (07/11/2018) 

Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Kalapas Pamekasan, M. Hanafi, bahwasanya Negara sudah hadir melalui Kementrian Hukum dan HAM untuk membiayai masyarakat miskin yang terlibat masalah hukum untuk mendapatkan pendampingan *bantuan hukum* secara gratis. 

“Pasca Tandangan MoU tersebut kami akan mensosialisasikan terhadap tahanan baru untuk menggunakan jasa pengacara (Loyer) secara gratis, dengan begitu pihak kami sudah membantu memamfaatkan dana dari pemerintah untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Pamekasan,” ucapnya. 

Menurutnya, Hukum merupakan jiwa bagi bangsa, karena hukum sangatlah mempunyai peran penting dalam penegakannya dan menjadi jembatan dalam tingkah laku manusia, dan struktur hukum di bangun melalui Pancasila, karena pancasila merupakan sumber hukum dari segala hukum.

“Tujuannya agar dapat menguatkan integritas untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus diaktualisasi kesemua bidang hukum, karena kita mempunyai kecendrungan dalam penegakan hukum yang otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum,” paparnya.

Dalam menyampaikan, bahwa sistem peradilan pidana telah menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, hal ini berarti terjadi pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tersebut dan mereka dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat lingkungannya. 

“Lebih dari itu, mereka dan keluarganya sudah dikenai stigma dan direndahkan martabatnya sehingga kedudukan mereka dalam masyarakat menjadi sangat marjinal,” ungkapnya. 

Penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan ini memiliki berbagai tujuan, mulai dari tujuan memberikan pembalasan dan melindungi masyarakat, sampai tujuan yang bersifat rehabilitatif dan sosialisasi. 

Akan tetapi menurutnya, semua tujuan tersebut tidak pernah dapat dicapai secara optimal karena masing-masing tujuan memiliki berbagai kelemahan yang ternyata sangat menonjol dan banyak memperoleh kritik tajam dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai dari tujuan pemidanaan tersebut.

“Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana ini, pelaku kejahatan tidak pernah diikutsertakan sehingga pada gilirannya mereka tidak dapat ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat,” ujarnya. 

Sementara dirinya selaku Kalapas Klas II Pamekasan sangat mengharapkan Reformasi Hukum haruslah didukung oleh Profesionalisme penegak hukum.

“Penegakan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan, kalau kita berbicara dalam kontek hukum tentunya harus mengacu pada rambu-rambunya, barang tentu bagi setiap penyelenggara dan pengemban profesi hukum rambu-rambu itu sangat penting. Karena tanpa rambu-rambu yang mengikatnya, maka dunia profesi hukum akan menjadi (liar) rimba belantara yang dihuni manusia-manusia liar yang suka memangsa (mengorbankan) manusia-manusia lainnya,” tuturnya. 

Hanafi melanjutkan bahwa etika profesi hukum yang harus terumus atau menjadi kode etik profesi hukum, dan ini merupakan aturan main (rule of game) untuk menentukan kinerja di kalangan praktisi hukum.

“Karena semulia apapun profesi itu di tangan seseorang, jika seseorang itu tidak terikat dalam pertanggung jawaban etis, maka profesi itu bias menjadi alat melakukan dan membenarkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan mungkin bisa jadi kejahatan Hukum,” ucapnya. 

Maka Profesi hukum yang profesional paling tidak harus bertanggungjawab kepada klien dan masyarakat yang dilayaninya, sesama profesi atau kelompok profesinya serta pemerintah dan warganya. Kode etik sebagai sarana kontrol sosial yang memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip yang telah digariskan.

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Dirinya berharap sangat membutuhkan manajemen hukum, karena manajemen hukum sangat mempunyai hubungan istimewa dengan profesi penegakan hukum. Dengan manajemen yang baik menurutnya, tentu citra profesi hukum akan menjadi lebih baik, dengan manajemen yang buruk, tentu citra profesi hukum akan menjadi buruk. 

“Jadi Manajemenlah menjadi ukuran keretaria kinerja pengembangan profesi hukum, sedangkan penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sedangkan yang mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran dalam profesi maka kita wajib memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya tegak kembali,” Pungkasnya. (*Posbakumadin*)

Reporter : Hll

Publiser : Luthfiadi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *