Fuad Amin Meninggal Dunia, Kasus Penyidikan Dihentikan

Hits: 17

Jakarta, Cyberjatim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait fasilitas di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK memutuskan menggugurkan proses penyidikan atas kasus suap yang menjerat Fuad Amin, terpidana kasus korupsi dan pencucian uang yang meninggal dunia pada 16 September lalu.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Pasal 77 KUHP menyebutkan kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Namun, pihaknya memutuskan tidak melanjutkan proses penyidikan lantaran akhir dari proses penyidikan adalah tahapan penuntutan.

“Meskipun Pasal 77 KUHP tersebut mengatur di tahapan penuntutan, namun karena tahapan lebih lanjut dari penyidikan adalah penuntutan, sedangkan kewenangan penuntutan hapus karena terdakwa meninggal, maka secara logis proses penyidikan untuk tersangka FA (Fuad Amin) tersebut tidak dapat diteruskan hingga tahapan lebih lanjut,” kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Mantan Bupati Bangkalan Meninggal

Selain itu, Basaria mengatakan, pihaknya tidak dapat menerapkan Pasal 33 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Basaria mengatakan, KPK tidak dapat menerapkan pasal tersebut lantaran Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka suap yang tidak memiliki unsur kerugian keuangan negara.

“Ketentuan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan karena kasus ini adalah perkara suap, sehingga tidak membuktikan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara,” papar Basaria.

Untuk itu, Basaria mengatakan, KPK hanya fokus menangani perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya kasus dugaan suap jual beli fasilitas dan izin di Lapas Sukamiskin ini. Keempat tersangka tersebut adalah dua mantan Kepala Lapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein dan Deddy Handoko serta Direktur Utama PT Glory Karsa Abadi, Rahadian Azhar, dan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

KPK menduga Wawan memberikan suap berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury dan uang Rp 75 juta kepada Deddy Handoko. Kepada Wahid Husein, Wawan diduga telah memberikan uang Rp 75 juta selama periode 14 Maret 2018-21 Juli 2018.

“Pemberian-pemberian tersebut diduga memiliki maksud untuk mendapatkan kemudahan izin keluar lapas dari DHA (Deddy Handoko) dan WH (Wahid Husein) saat menjadi Kalapas Sukamiskin. Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa,” kata Basaria.

KPK Jerat Wawan dan Fuad Amin sebagai Tersangka Jual Beli Sel Mewah

Sedangkan Rahadian diduga memberi Mitsubishi Pajero Sport kepada Wahid Husein pada 28 Juni 2018.

Atas perbuatannya, Wahid dan Deddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara Wawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Rahadian disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

 

Fana Suparman / FMB
Sumber: (Suara Pembaruan/bs/*)

cyberjatim

Jembatan Pena Rakyat