Diskriminasi Antara Lembaga Negeri dan Swasta Bukti Lemahnya Nawa Cita Jatim Cerdas Cetusan Gubernur

  • Whatsapp

CYBERJATIM.COM, PAMEKASAN – Atas keprihatinan tim penelusuran cyberjatim.com terkait dugaan terjadi diskriminasi kebijakan terhadap lembaga swasta dan guru swasta di Pamekasan dengan lembaga Negeri.

Pasalnya biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang digagas oleh orang nomor satu di Jawa Timur dalam Nawa Cita Jatim Cerdasnya dalam upaya peningkatan pendidikan gratis berkwalitas (Tistas) yang mana untuk lembaga Negeri sudah cair dan untuk Swasta masih belum ada pencairan.

Hal itu disoroti oleh Mas Atiq selaku kepala SMK Al Anwar yang juga merupakan mantan aktivis LSM, pihaknya menjelaskan.

“Untuk BPOPP swasta belum turun sementara yang negeri sudah, karna sistemnya berbeda yang swasta hibah murni masih harus nunggu SK Gubernur, dan prosedur sperti ini sangat mecederai asas keadilan antara lembaga negeri dan swasta, terus terang mas kita sama menyelegarakan pendidikan secara profesional, dimana swasta turut serta membantu mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan amanat UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 3 pasal 4 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Bab 4 pasal 5 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kata Atiq dengan lantang.

Sementara ini pihaknya menganggap masih ada diskriminasi kebijakan oleh pemerintah, mengingat kondisi saat ini berhadapan dengan Covid-19 pihaknya tidak bisa berbuat banyak padahal sudah ada niat untuk menggelar parlemen jalanan menanggapi kebijakan yang diskriminatif antara lembaga swasta dan Negeri.

“Terus terang mas kita mendukung ibu Gubernur pada saat pilkada kemarin karna tertarik dengan program Jatim cerdasnya, kita akan tagih itu mas BPOPP Tistas, kalau kepala lembaga negeri tidak cairpun tidak akan protes sebab takut di mutasi dll, Kalau Kepala lembaga swasta sperti saya SK nya 1 x 24 jam dari yayasan, jadi tidak ada yang kita kwatirkan sekalipun kita mengkritiki kebijakan Pemerintah, Pemerintah wajib melayani kami sesuai dengan amanat UU SISDIKNAS melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur”. Tambahnya

Atiq mengakui keberanian tersebut untuk memperjuangkan SMK Swasta dan Pondok Pesantreb yang masih dalam tahap penataan.

“Oh iya mas.. Melalui kesempatan ini saya berani bukan karna berjuang untuk saya dan lembaga yang saya pimpin, tapi berjuang untuk smk swasta se Jawa Timur utamanya smk di bawah pondok pesantren yang masih proses penataan dan tertatih tatih saya moho maaf di tengah pandemi covid-19 tidak etis sebenarnya managih janji politik Jatim Cerdas.tapi saya hanya mengingatkan Ibu Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur supaya lebih memperhatikan lembaga swasta, wawancara ini saya tutup dengan kutipan ” Pendidikan tidak lagi murah, hanya kemurahan hati untuk membagi ilmu dan pengetahuan bagi mereka yang tidak sempat merasakan dunia pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional” Pungkas mas atiq

#Ltf

Pos terkait